BANYUASIN, LS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender.
Hal ini ditunjukkan melalui rapat koordinasi persiapan pelaksanaan verifikasi lapangan untuk Evaluasi Penyelenggaraan serta Penilaian Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024–2025 (PPE 2026) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU, ASEAN Eng, dan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Sekda, Kamis (5/11).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penilaian terhadap komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan keadilan gender.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Erwin Ibrahim menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan proses evaluasi sebagai bentuk penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan yang inklusif.
Ia menegaskan, Pemkab Banyuasin terus berkomitmen dan konsisten memenuhi berbagai indikator penilaian PPE, mulai dari aspek kelembagaan, kebijakan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelaksanaan program, hingga evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PUG.
Menurutnya, proses verifikasi dan evaluasi ini juga menjadi momentum penting bagi Pemkab Banyuasin untuk meninjau pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus meningkatkan kualitas implementasi PUG di seluruh perangkat daerah.
“Seluruh perangkat daerah perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, penyusunan analisis gender, serta pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PAP2KB) Banyuasin, Rohani, S.S., M.Si., menjelaskan bahwa verifikasi lapangan merupakan bagian dari tahapan evaluasi Kementerian PPPA RI untuk melihat secara langsung komitmen dan implementasi pengarusutamaan gender di daerah.
Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, di antaranya kelembagaan, kebijakan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelaksanaan program, hingga hasil pembangunan yang memberikan manfaat setara bagi perempuan dan laki-laki.
Ia menambahkan, seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari proses penilaian menuju Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026.
“Melalui kegiatan ini diharapkan pelaksanaan PUG semakin optimal dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, serta memberikan kesempatan dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Kami juga berharap seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi dan dibuktikan melalui kelengkapan dokumen, data pendukung, serta dokumentasi foto,” jelas Rohani.
Melalui persiapan yang matang dan sinergi seluruh perangkat daerah, Pemkab Banyuasin optimistis dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. (les)