PALEMBANG, LS – Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Terbaik II dalam Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., M.M., dalam rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Forum Penataan Ruang dalam Mendukung Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Daerah” tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Hotel Swarna Dwipa, Palembang, (16/11/2026).
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam rakor strategis ini, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, Ir. H. Mohd. Riyan A.S, S.T., M.M., IPM., Asean Eng., serta Plt. Sekretaris Dinas Kominfo-SP, Gusti, S.Kom.
Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi atas capaian tersebut. Ia menilai, penghargaan Terbaik II ini merupakan hasil nyata dari kerja sama serta komitmen seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banyuasin dalam mengawal penyelenggaraan penataan ruang.
“Capaian ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah, tertib, dan berkelanjutan. Tak lupa saya sampaikan selamat kepada PUPR Banyuasin,” ujar Wabup Netta.
Lebih lanjut, Netta menegaskan bahwa sektor penataan ruang memegang peranan vital sebagai landasan arah pembangunan daerah, sekaligus menjaga harmoni antara kepentingan investasi, perlindungan lingkungan hidup, dan kebutuhan masyarakat.
Kedepannya, Pemkab Banyuasin berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor serta menggencarkan sosialisasi regulasi tata ruang kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan pentingnya edukasi dan penyebarluasan informasi tata ruang kepada masyarakat guna mencegah kesalahan pemanfaatan lahan.
Gubernur juga menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota agar segera menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui produk hukum daerah serta memperketat pengawasan kawasan konservasi dan pengendalian alih fungsi lahan. (les/ril)
