Koalisi Pers Sumsel Kembali Kepung Polda Tagih Janji Usut Penganiayaan Jurnalis
PALEMBANG, LS – Memasuki hari ke-28 tanpa kepastian hukum yang jelas, Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel, Rabu (11/11/2026) siang.
Aksi ini kembali digerakkan oleh ratusan jurnalis dari berbagai media sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya penanganan kasus pengeroyokan terhadap dua jurnalis saat meliput aksi demonstrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di depan Mapolda Sumsel pada Selasa, 13 Oktober 2026 lalu.
Dua jurnalis korban pengeroyokan oleh oknum tak dikenal berpakaian hitam, yakni Rachmad Kurniawan (jurnalis Tribun Sumsel) dan Mulyadi (jurnalis PalTV), sebelumnya mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar persoalan keselamatan personal, melainkan ancaman nyata bagi kemerdekaan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat.
Pada Aksi Solidaritas Jilid I (15/10/2026), Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana sempat menemui pimpinan organisasi media dan jurnalis serta berkomitmen untuk melakukan investigasi menyeluruh, menindak para pelaku, serta menyatakan perang terhadap premanisme. Namun, hampir satu bulan berjalan, penanganan perkara dinilai jalan di tempat tanpa perkembangan berarti.
“Pernyataan tersebut adalah komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, kami kembali turun ke jalan untuk menagih realisasi janji tersebut sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan,” ujar Ardhy.
Senada dengan itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, RM Resha A Usman, menyayangkan minimnya progres penyidikan. Padahal, sejumlah bukti rekaman video peristiwa pengeroyokan telah beredar luas di tengah publik.
“Kasus ini bukan sekadar pengeroyokan biasa, melainkan upaya melindungi profesi jurnalis yang dijamin oleh undang-undang. Kami mendesak pengusutan tuntas demi membela hak publik atas informasi yang berimbang,” tegas Resha.
Related Posts
Dalam aksi damai tersebut, Koalisi Pers Sumsel secara resmi menyampaikan 4 (empat) tuntutan sikap:
- Mendesak Pengusutan Tuntas: Kepolisian harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, menangkap para pelaku, serta menelusuri aktor intelektual di balik peristiwa pengeroyokan tersebut.
- Menagih Janji Kapolda Sumsel: Meminta Kapolda Sumsel membuka secara transparan perkembangan dan hasil investigasi menyeluruh sebagaimana telah dijanjikan pada Aksi Jilid I.
- Penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Mendesak agar setiap tindakan yang menghambat kerja jurnalistik diproses menggunakan UU Pers di samping ketentuan pidana umum yang relevan, menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan risiko biasa dalam bekerja.
- Tenggat Waktu Sepekan: Memberikan batas waktu 1 (satu) minggu sejak aksi ini digelar bagi Polda Sumsel untuk menunjukkan kemajuan penanganan perkara. Jika tidak ada perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu tersebut, Koalisi Pers Sumsel akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan mendatangi Mabes Polri/Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Kompolnas, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, hingga Ombudsman RI.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan bahwa kemitraan antara pers dan kepolisian harus dibangun di atas dasar saling menghormati, transparansi, dan supremasi hukum bukan sebagai bentuk pembungkaman terhadap fungsi kontrol sosial pers. (les)