Tingkatkan Sinergi Pelayanan Kesehatan, Forkopimcam Lais Gelar Evaluasi Kinerja Triwulan IV Bersama Tiga Puskesmas
MUBA, LS – Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Lais Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 di Aula Kantor Camat Lais, Selasa (9/12/2025).
Rapat yang dipimpin Plt Camat Lais, Zukar SKM MSI, bersama Kepala Puskesmas Lais Leli Hefni SKM MKes, Kepala Puskesmas Gardu Harapan Ana Amelia SKM MKes, Kepala Puskesmas Teluk Kijing Kasturi STr Gz, dihadiri Kapolsek Lais AKP Syawaludin SH, Danramil 401, KUA, UPT dalam Kecamatan Lais, Perwakilan 16 Desa dalam Kecamatan Lais, ini fokus pada pencapaian program kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh tiga Puskesmas di wilayah tersebut.
Kepala Puskesmas Lais, Leli Hefni SKM MKes, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa rapat hari ini diantaranya adalah terkait Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang harus menyasar keseluruhan masyarakat.
“Pada umumnya masyarakat belum banyak yang tahu, belum antusias, sehingga tidak melakukan cek kesehatan gratis ke puskesmas atau di tempat pelayanan kesehatan, dan harus dilakukan. Setelah mengetahui ada kelainan yang dialami maka dirujuk ke puskesmas yang ada fasilitas seperti USG, EKG, atau akan dirujuk ke rumah sakit, sehingga dapat mendeteksi resiko penyakit yang tiba-tiba seperti struk dan lain sebagainya,” jelasnya.
Selain itu, Leli Hefni juga menjelaskan bahwa jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dalan wilayah Puskesmas Lais kurang lebih 54 orang.
“Mereka sering kambuh dikarenakan makan obat kurang teratur, oleh karena itu dibuatlah Satgas dengan mendirikan posyandu ODGJ agar dapat terpantau,” tukasnya.
Kepala Puskesmas Gardu Harapan, Ana Amelia SKM MKes, menjelaskan bahwa wilayah kerjanya ada lima desa, yakni Desa Tanjung Timur, Desa Tanjung Agung Barat, Tanjung Agung Utara, Tanjung Agung Selatan, serta Desa Purwosari.
“Kalau dalam paparan tadi, kami ada empat kendala, pertama untuk Mobile JKN, kedua PKG, ketiga pemerintahan screening TBC dan pemerintahan IPA,” paparnya.
Karena menurutnya, diantara empat permasalahan tersebut masih di bawah target. Oleh karena itu, Ana Amelia menambahkan bahwa untuk mobile JKN, sesuai dengan peraturan BPJS 30% dari semua yang melakukan pengobatan di Puskesmas harus mendownload dan mengaplikasi mobile JKN.
Adapun kendala yang dihadapi didaerah kerjanya adalah, tidak adanya HP Android, sinyal yang tidak stabil dan untuk lansia berobat mereka tidak bisa menggunakan mobile JKN.
“Jadi kami berharap, melalui himbauan pemerintahan desa bisa menginformasikan kepada masyarakat untuk setiap kali berobat ke fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas Garuda Harapan, peserta harus menggunakan HP Android dan mempunyai paket data, karena kalau tidak ada screening dari mobile JKN, mereka tidak bisa melanjutkan untuk melakukan pelayanan atau pemeriksaan,” jelasnya.
“Yang kedua, masalah PKG di Puskesmas Gardu Harapan ini, pemeriksaan kesehatan gratis, target dari Muba harus 36%, sedangkan kami di Puskesmas Gardu harapan baru mencapai 24%, jadi banyak sekali target yang harus kami capai,” imbuhnya.
“Bagaimana caranya lintas sektor pemerintah desa, pihak perusahaan seperti PT BCM, LCM, dan PTPN7, berkoordinasi dengan kami agar kita bisa melakukan PKG, cek pengurusan gratis di wilayah mereka. Untuk LCM sendiri kayaknya masih belum begitu connect dengan kami,” tukasnya.
Senada dikatakan Kepala Puskesmas Teluk Kijing, Kasturi STr Gz. Untuk permasalahan diwilayahnya Evaluasi tentang PKG sekolah dan PKG umum, mobile JKN dan kepesertaan Paskes di Wilker puskesmas Teluk Kijing.
“Kendalanya hampir sama, masyarakat kita yang belum punya mobil JKN, HP Android. Selain itu, peserta JKN-nya di wilayah Puskesmas kita tapi paskesnya masuk di Puskesmas lais, karena kami dulu ada pertukaran wilayah, dulu Desa Petaling dan Rako itu masuk ke Puskesmas Lais, jadi itu mempengaruhi kapitasi Puskesmas Teluk Kijing secara pendapatan,” bebernya.
Sementara, Plt Camat Lais, Zukar SKM MSi, ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali, sebagai evaluasi kinerja program kesehatan tahunan, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun rencana kerja kesehatan terpadu untuk tahun berikutnya.
“Tadi sudah disampaikan oleh beberapa puskesmas, terkait beberapa kendala yang ada, diantaranya adalah ODGJ, kesehatan Gratis, mobile JKN termasuk permasalahan sampah,” ungkapnya.
Zukar SKM MSi, berharap dapat fokus pada evaluasi komprehensif, penguatan sinergi lintas sektor, dan perumusan strategi untuk menyelesaikan tantangan kesehatan diakhir tahun anggaran.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dalam penerapan Perda Kabupaten Muba nomor 11 tahun 2016, tentang kawasan tanpa asap rokok lintas sektor di Kecamatan Lais. (les)