Akses Jalan Lumpuh 4 Bulan, Warga Sindang Laya dan Mukti Karya Terisolir hingga Ada yang Meninggal di Jalan
MURA, LS – Janji politik Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, untuk mewujudkan jalan mulus hingga kepelosok desa kini patut dipertanyakan. Pasalnya, warga di Desa Sindang Laya dan Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan dilaporkan terisolir akibat kerusakan jalan yang sangat parah.
Kondisi memprihatinkan ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), Senin (23/2/2026).
Kepala Desa Sindang Laya, Thamrin Tarius, mengungkapkan bahwa akses jalan utama menuju desanya kini lumpuh total. Dampaknya sangat fatal; mulai dari lumpuhnya ekonomi hingga jatuhnya korban jiwa.
“Sudah 4 bulan akses jalan rusak berat dan tidak bisa dilalui. Ada kejadian miris, warga kami yang sakit meninggal dunia di tengah jalan karena terlambat sampai ke rumah sakit akibat kesulitan melintas,” ujar Thamrin dengan nada sedih di Ruang Badan Anggaran Sekretariat DPRD Mura.
Tak hanya nyawa yang terancam, ekonomi warga yang bergantung pada hasil pertanian pun hancur. Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik petani membusuk karena tidak bisa diangkut ke pabrik.
Thamrin menyebut, meski jalan sepanjang 7 kilometer tersebut berada di kawasan PT Musi Hutan Persada (MHP), belum ada upaya perbaikan konkret baik dari pihak perusahaan maupun Pemerintah Kabupaten Mura.
“Kami ini warga Mura dan bagian dari NKRI. Tolonglah bantu dan pikirkan kondisi kami, Ibu Bupati,” keluhnya.
Krisis Sembako dan Harga Selangit
Senada dengan Thamrin, Kepala Desa Mukti Karya, Mulyadi, memaparkan bahwa desanya mengalami krisis logistik. Akibat terisolir, harga kebutuhan pokok melambung tinggi di luar kewajaran.
“Harga beras mencapai Rp 25 ribu per kilogram dan gas elpiji 3 kg menyentuh Rp 80 ribu per tabung. Logistik sulit masuk,” ungkap Mulyadi.
Ia juga menambahkan bahwa program strategis pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden tidak bisa berjalan di kedua desa tersebut karena kendala akses.
Warga berharap Pemkab Mura segera melakukan langkah darurat, setidaknya berupa pengerasan jalan, agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal.
“Kami tidak minta aspal, minimal pengerasan saja agar bisa lewat. Jika Pemprov Sumsel dan PT MHP bisa membangun di kawasan hutan, kenapa Pemkab Mura tidak bisa?” pungkasnya. (cha/smsi)